.png){kind=logo}
Jakarta (17/3) – Setelah Terminal LNG Benoa, PT Pelindo III (Persero) terus memaksimalkan perannya dalam menjaga ketahanan dan distribusi energi Indonesia. Pelindo III melalui anak usahanya, PT Pelindo Energi Logistik (PEL), ditunjuk oleh PLN GG sebagai anak usaha PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pengapalan LNG ke Amurang, Sulawesi Utara, dimulai sejak 14 September 2020 lalu dan hingga saat ini terus konsisten melakukan pelayanan distribusi energi yang efisien.
Pelaksanaan pengapalan ini tidak lepas dari peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam mendampingi BUMN untuk saling berkolaborasi mendukung kehandalan energi nasional yang ramah lingkungan.
Pelindo III (Persero) melalui PT PEL akan terus all-out mendukung program pemerintah dalam menjamin ketahanan energi nasional dengan melakukan akselerasi distribusi energi di project-project LNG di seluruh Indonesia.
Dalam upaya tersebut, pihak JPN dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berperan aktif dalam memberikan pendampingan dari sisi hukum agar langkah upaya PEL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah apresiasi atas peran nyata JPN, PT Pelindo Energi Logistik pada hari Rabu (17/3) memberikan piagam penghargaan kepada Tim JPN Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Wawan Sulistiawan (Direktur Utama PT PEL), Dr. Asri Agung Putra (Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Pelindo III melalui PT Pelindo Energi Logistik terus berkomitmen memberikan yang terbaik untuk terus mendukung program pemerintah menciptakan distribusi energi yang efisien dan ramah lingkungan”, ujar Wawan Sulistiawan dalam sambutannya.
Wawan juga menyampaikan apresiasi tinggi bagi Tim JPN Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas pendampingan hukum yang optimal untuk mendukung terciptanya distribusi energi Nasional yang efisien.
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menyampaikan kesiapannya untuk terus berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi BUMN agar tercipta kolaborasi yang baik dalam mendukung program pemerintah.